Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, punya harapan mengalihkan (menjual) tempat tinggal   susun sederhana sewa (Rusunawa) pada warga  Jakarta.

Anies Baswedan menyampaikan itudalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI, Selasa (10/4/2018).

Pro kontra pun eksklusif mencuat pada antara anggota dewan.  Sebagian akbar menilai planning Kebijakan tersebut cenderung menabrak anggaran.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, keliru satu yang menganggap rencana Anies menabrak anggaran.

Menurut Bestari, rusunawa dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Sehingga bangunan dan huma rusunawa tercatat merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta yang nir bisa diperjualbelikan

Pengalihan aset milik pemerintah ucapnya diatur dalam Pasal 45 Ayat 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 mengenai Rusun menyebut sewa-beli hanya sanggup diterapkan dalam tempat tinggal   susun negara.

Sedangkan rusunawa yg dibangun bagi rakyat berpenghasilan rendah hanya dapat disewa.

"Aset itu nggak mampu asal-asalan, wajib  lewat tahapan menurut persetujuan dewan hingga Kementerian Keuangan, jadi nggak sanggup asal diserahkan," ungkapnya ditemui pada Balaikota, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (11/4/2018).

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Agustino Darmawan mengaku belum menerima instruksi terkait pengalihan unit rusun, baik menurut Anies Rasyid Baswedan ataupun wakilnya, Sandiaga Salahudin Uno.

Dirinya hanya mengungkapkan asa Anies buat memberikan unit rusun pada warga  yg telah tinggal selama 20 tahun.

"Jadi maksudnya gini, siapa yg taat membayar 20 tahun, itu berhak mendapat jadi rusunami. Tapi aku  kan belum bisa perintah dari Pak Gubernur," ungkapnya pada wartawan di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (11/4/2018).

Seperti diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menyampaikan keinginannya untuk mengalihkan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) kepada warga .

Pemprov DKI Jakarta bahkan kini   telah menyiapkan skema pengalihan Rusunawa agar dapat dimiliki rakyat.

"Kami akan perhatikan, termasuk pula mengenai pentingnya atau memastikan bahwa semua warga  Jakarta menerima akses pada perumahan, ini jua menjadi perhatian kami. Memang kami ingin menyiapkan agar semua punya kesempatan, bahkan mereka yg baru bisa menyewa disiapkan skema (pembiayaan) agar suatu saat mereka mampu mempunyai rumah yang mereka sewa," ungkapnya pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD pada Selasa (10/4/2018) kemarin.

Sumber: Tribunnews